UPDATESULSEL.NEWS – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto membeberkan kelakuan anak buahnya yang melakukan mark up gaji honorer di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Anggarannya mencapai Rp 500 miliar di APBD 2021.
Nilai tersebut kata Danny Pomanto tidak rasional jika dibandingkan dengan jumlah honorer sebanyak 12 ribu.
Jika dirata-ratakan, satu honorer bisa mendapat Rp 4 hingga Rp5 juta perbulan.
Padahal fakta di lapangan, honorer hanya digaji paling rendah Rp1,5 juta dan paling tinggi Rp 2,3 juta.
“Kalau saya uji pegawai kontrak yang ada dengan komposisi 12 ribu sesuai laporan terakhir BKD, dengan angka maksimal itu total 500 miliar. Itu sama dengan gaji Rp4 juta pegawai kontrak,” ucap Danny Pomanto, dikutip Jumat (5/11/2021).
Lanjut Danny, Temuan ini terungkap saat pembahasan APBD Perubahan 2021.
Olehnya, ia melalukan rasionalisasi anggaran mencapai Rp650 miliar didominasi dari gaji honorer.
Danny membeberkan, ada beberapa OPD yang melakukan mark up gaji honorer.
Menurutnya, hal ini sudah menjadi penyakit lama di Pemkot Makassar.
Karena itu ia mengingatkan para kepala OPD untuk berhenti melakukan hal tersebut.
Kata Danny, mark up gaji honorer sudah jelas menjadi bagian korupsi. Konsekuensinya bisa berujung pidana.
“Saya masih ampuni ini. Kalau tidak saya akan ke bawah, saya akan tanya, saya anggap itu korupsi. Mark up, korupsi itu,” jelasnya.
Ia meminta agar OPD segera melalukan rasionalisasi untuk usulan gaji honorer di tahun 2022 mendatang.
“Saya dengan wawali sudah potong-potong ternyata beberapa SKPD tidak mengindahkan. Saya kasi lagi kesempatan diakselerasi rasionalisasinya,” tegasnya.
Danny bilang, gaji honorer tahun depan harus naik, yakni Rp2,3 juta perbulan.
Dengan kenaikan gaji kontrak tersebut, ia bisa menghemat pengeluaran mencapai Rp168 miliar jika dibandingkan pagu lama (2021) senilai Rp500 miliar.
Kendati begitu, evaluasi tenaga kontrak tetap akan dilalukan mengingat adanya dugaan honorer siluman.
Setelah penetapan APBD, yang paling utama akan dieksekusi adalah tenaga kontrak.
Mereka akan diaudit melalui program Laskar Pelangi atau laskar pelayanan publik berintegritas. (*)
