UPDATESULSEL.NEWS- Pemerintah Kabupaten Enrekang diminta segera melunasi gaji honorer tenaga medis kesehatan non ASN. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Enrekang melalui Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD).
Pemerhati Pemerintahan Kabupaten Enrekang, Ridwan Wawan Poernama menjelaskan buruknya kualitas kesehatan di Kabupaten Enrekang disebabkan kelalaian Pemerintahan Kabupaten Enrekang dibawa kepemimpinan Bupati, Muslimin Bando.
“Memamg gaji honorer tenaga kesehatan non ASN baru terbayar seprdua dari gaji yang harus mereka dapatkan. Artinya pemerintah kabupaten Enrekang belum melunasi gaji mereka. Bagaimana kualitas kesehatan di Kabupaten Enrekang berkualitas bagi masyarakat jika tenaga medis tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah kabupaten Enrekang itu sendiri,” ungkap,” Ridwan Wawan Poernama, Senin (14/12/2020).
Selain itu, tenaga Honorer Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Enrekang mengeluh. Keluhan tersebut disebabkan pemerintah kabupaten Enrekang belum membayarkan gaji atau uang perjalanan dinas mereka belum terbayarkan.
“Mereka punya banyak kebutuhan hidup yang harus mereka penuhi. Alasan kepala Dinas kesehatan Kabupaten Enrekang, Sutrisno gak masuk akal mengatakan mereka lambat memasukkan laporan perjalanan dinas. Seharusnya Dinas Kesehatan jemput bola artinya tidak harus menunggu mereka memasukkan laporan perjalanan dinasnya masing-masing. Dinas kesehatan kabupaten Enrekang harus memahami situasi jika saat ini masih darurat COVID-19,” kata Ridwan Wawan Poernama.
Sebelumnya, Bupati Enrekang itu, mengatakan Dinas terkait harus memperhatikan tenaga honorer yang selama ini melakukan perjalanan dinas apa lagi jika untuk merujuk pasien Covid-19.
“Perjalan dinas mereka tidak boleh tidak dibayarkan. Itu hak mereka, keringat mereka harus dibayar apalagi memang ada anggaran yang disiapkan untuk itu,” tutur Muslimin Bando.
Menanggapi sikap Bupati Enrekang itu. Maka, Ridwan menyebutkan jika Bupati tidak memiliki sikap bijak sebagai pemimpin yang beretika dalam mengelola pemerintahan Kabupaten Enrekang.
“Bupati Enrekang kok berargumen seolah-olah sebagai pengamat yang berharap gaji honorer tenaga medis harus dibayarkan secepatnya. Sejatinya Bupati Enrekang mencairkan anggaran (gaji) mereka, karena Bupati pengambil kebijakan. Setidaknya memerintahkan kepala Dinas Kesehatan bertindak cepat,” sesal Ridwan Wawan Poernama. (Abu)
